Operasi Trikora

Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwLRSPpqobDCNKqjzU_h8rXUeeTnoR74UlhpX7EmJSb-ko2kI41Tw3NcrQcKPmAm03vry5CRenRXV-dOoezGXggeEqwYcDq7uPGe9pLDibRaFlt3BKfCtCGyCwWC2T1ywz7NuCsSb7XWwq/s1600/operasi-trikora.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="operasi trikora" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwLRSPpqobDCNKqjzU_h8rXUeeTnoR74UlhpX7EmJSb-ko2kI41Tw3NcrQcKPmAm03vry5CRenRXV-dOoezGXggeEqwYcDq7uPGe9pLDibRaFlt3BKfCtCGyCwWC2T1ywz7NuCsSb7XWwq/s400/operasi-trikora.jpg" style="border: medium none;" title="operasi trikora" width="400" /></a></div> <h3> Latar belakang</h3> Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun.<br /> <br /> Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.<br /> <br /> <h3> Persiapan</h3> Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS.<br /> <br /> Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov (yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian). Dari jenis pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat.<br /> <br /> Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun.<br /> <br /> <h3> Konfrontasi Total</h3> Sesuai dengan perkembangan situasi Trikora diperjelas dengan Instruksi Panglima Besar Komodor Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1 kepada Panglima Mandala yang isinya sebagai berikut:<br /> <br /> <ul> <li>Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.</li> <li>Mengembangkan situasi di Provinsi Irian Barat sesuai dengan perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di Wilayah Irian Barat dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah bebas atau ada unsur kekuasaan/ pemerintah daerah Republik Indonesia.</li> </ul> Strategi yang disusun oleh Panglima Mandala guna melaksanakan instruksi tersebut.<br /> <br /> <ul> <li>Tahap Infiltrasi (penyusupan) (sampai akhir 1962),yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh dan mengembangkan pengusaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat.</li> <li>Tahap Eksploitasi (awal 1963),yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos-pos pertahanan musuh yang penting.</li> <li>Tahap Konsolidasi (awal 1964),yaitu dengan menunjukkan kekuasaan dan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.</li> </ul> <br /> Pelaksanaannya Indonesia menjalankan tahap infiltasi, selanjutnya melaksanakan operasi Jayawijaya, tetapi sebelum terlaksana pada 18 Agustus 1962 ada sebuah perintah dari presiden untuk menghentikan tembak-menembak.<br /> <br /> Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Belanda mengirimkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman ke Papua bagian barat. Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Papua bagian barat, dan sampai tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Papua Barat terdiri dari:<br /> <ul> <li>Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda)</li> <li>Korps Mariniers</li> <li>Marine Luchtvaartdienst</li> </ul> Keadaan ini berubah sejak tahun 1958, di mana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Belanda) dan Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, batalyon infantri 6 Angkatan Darat merupakan bagian dari Resimen Infantri Oranje Gelderland yang terdiri dari 3 batalyon yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana, dan Teminabuan.<br /> <br /> <h3> Operasi-operasi Indonesia</h3> Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Papua bagian barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, namun misi itu dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan.<br /> <br /> Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam Operasi Trikora sama sekali belum siap, bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau Jawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Papua bagian barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL.<br /> <br /> Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI AU yang mengetahui tentang misi ini. Walaupun misi ini sebenarnya tidaklah rumit, TNI AU hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules, hal lainnya tidak menjadi tanggung jawab TNI AU.<br /> <br /> Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobil yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran (RTP). Beberapa RTP Brimob ini digelar di kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Papua bagian barat. Sementara itu Resimen Pelopor (unit parakomando Brimob) yang dipimpin Inspektur Tingkat I Anton Soedjarwo disiagakan di Pulau Gorom. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Papua bagian barat melalui laut dengan mendarat di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Papua bagian barat melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda.<br /> <br /> Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letfuan. Pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pimpinan angkatan lain melapor ke Soekarno bahwa karena tidak ada perlindungan dari TNI AU, sebuah operasi menjadi gagal.<br /> <br /> <h3> Pertempuran laut Aru</h3> Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 4°49' LS dan 135°02' BT. Menjelang pukul 21:00 WIT, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, dimana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.<br /> <br /> Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, namun tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan.[3] Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran".<br /> <br /> <h3> Operasi penerjunan penerbang Indonesia</h3> Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Papua bagian barat. Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, namun karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.<br /> <br /> Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Pattimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi titik kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03:30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabuan.<br /> <br /> Dalam waktu tidak lebih dari 1 menit, proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T56A-15 C-130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda.<br /> <br /> TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut.<br /> <br /> <h3> Akhir dari konflik</h3> Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.[5][6]<br /> Persetujuan New York<br /> <br /> Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah:<br /> <br /> <ul> <li>Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.</li> <li>Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.</li> <li>Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.</li> <li>UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.</li> <li>Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat</li> <li>Penetapan tanggal penentuan pendapat perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk tetap bergabung dengan Indonesia; atau    memisahkan diri dari Indonesia</li> <li>Hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional</li> <li>Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.</li> </ul> Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.<br /> <br /> <h3> Penentuan Pendapat Rakyat</h3> Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.[7][8]<br /> Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi.[9] Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.<br /> <br /> <h3> Setelah penggabungan</h3> Patung di Jakarta untuk merayakan "pembebasan" Papua barat<br /> Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:<br /> <br /> Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda<br /> Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar<br /> penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda<br /> penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.<br /> <br /> Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.<br /> Setelah Jendral Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 sampai tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berbagai tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.<br /> <br /> Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai gerakan transmigrasi, di mana puluhan ribu orang dari pulau Jawa dan Sumatera dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat. Pada tahun 2000, presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus kepada provinsi Papua untuk meredam usaha separatis. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi: Papua dan Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) melalui instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001.

Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada ...

Konflik Mali

Mungkin konflik di Mali kurang seberapa dikenal, tapi belakangan saat teror Paris attack ada yang menghubung hubungkan kejadian itu - salah satunya - dengan keterlibatan Perancis di konflik Mali. berangkat dari situ, keknya gak ada salahnya untuk sedikit melihat latar belakang terjadinya dan serba serbi konflik Mali tersebut. mudah mudahan thread ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat, thanks.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIWOiprVm40K4liajceNMVv5pvZpxyUqSvQkCWIkV8l06XjLmTyUASB1AoMtf_NxJoHNWoOOu7E9BqNGwHmoSX4Gdgwv8q4puv-B6RAVL4TWmHTZe3zGlOiI6DNxYVOhSypqf_YjTXI_i8/s1600/konflik+mali.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Konflik Mali" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIWOiprVm40K4liajceNMVv5pvZpxyUqSvQkCWIkV8l06XjLmTyUASB1AoMtf_NxJoHNWoOOu7E9BqNGwHmoSX4Gdgwv8q4puv-B6RAVL4TWmHTZe3zGlOiI6DNxYVOhSypqf_YjTXI_i8/s1600/konflik+mali.jpg" style="border: none;" title="Konflik Mali" /></a></div> <h3> Pengantar</h3> Mali adalah negara bekas jajahan Prancis yang setelah merdeka pada tahun 1960an memutuskan menjadi negara demokrasi. Namun ada ganjalan antara Mali Utara yang didominasi suku Tuareg dengan Mali Selatan, Mali Utara berkeinginan untuk memisahkan diri dengan dimotori oleh MNLA ( National Movement for the Liberation of Azawad) yang bertujuan membentuk negara Azawad di wilayah luas Mali Utara.<br /> <br /> gerakan MNLA tersebut didukung oleh Ansar Dine dan juga Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). Gerakan tersebut berhasil merebut wilayah yang luas dan membuat pasukan Mali keteteran, namun .. setelah gerakan tersebut mulai menampakkan hasil, kongsi MNLA dan Ansar Dine + AQIM buyar dan wilayah wilayah yang berhasil direbut sebelumnya sebagian besar diambil alih oleh Ansar Dine + AQIM.<br /> <br /> Keadaan mulai kacau saat pertempuran terjadi di berbagai tempat oleh berbagai pihak yang diperburuk dengan penerapan hukum hukum ala Al Qaeda secara keras di Utara sehingga mengakibatkan gelombang pengungsi baik dari kelompok Muslim sendiri dan tentu saja yang bukan Muslim.<br /> <br /> Sebelum keadaan makin kacau dan korban makin bertambah, pemerintah resmi Mali (di Selatan) dan kebanyakan rakyat biasa berharap adanya pertolongan pihak luar negeri untuk membantu menstabilkan kondisi di negara tersebut. Dan panggilan tersebut terpenuhi kala Prancis dan negara Afrika lain mengirim pasukannya, sayang hal tersebut juga menimbulkan kontroversi baru.<br /> <br /> <h3> Konflik Mali Utara</h3> Sejak 17 Januari 2012, sejumlah kelompok pemberontak melancarkan kampanye terhadap pemerintah Mali untuk meraih kemerdekaan atau otonomi lebih luas bagi Mali utara, sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Azawad. Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA), organisasi yang berjuang menjadikan Azawad tanah air bagi suku Tuareg, berhasil mengambil alih kawasan tersebut pada April 2012.<br /> <br /> MNLA awalnya dibantu oleh kelompok Islamis Ansar Dine. Setelah militer Mali diusir dari Azawad, Ansar Dine mulai memberlakukan hukum syariah ketat. Sejak itu, MNLA terus bertentangan dan bertempur melawan Ansar Dine dan kelompok Islamis lain bernama Gerakan Persatuan dan Jihad di Afrika Barat (MOJWA), pecahan dari Al-Qaeda di Maghreb Islam.<br /> <br /> Pada 22 Maret 2012, Presiden Amadou Toumani Touré digulingkan dalam sebuah kudeta atas penanganannya terhadap krisis ini, sebulan sebelum pemilu presiden dilaksanakan.Tentara desertir yang menyebut diri Komite Nasional untuk Restorasi Demokrasi dan Negara (CNRDR) mengambil alih dan menghapus konstitusi Mali.<br /> <br /> Akibat ketidakstabilan pasca-kudeta, tiga kota terbesar di Mali utara—Kidal, Gao, dan Timbuktu—dikuasai pemberontak selama tiga hari berturut-turut.Tanggal 5 April 2012, setelah pendudukan Douentza, MNLA mengatakan bahwa mereka telah memenuhi misi dan mengakhiri serangannya. Keesokan harinya, mereka menyatakan kemerdekaan Azawad dari Mali.<br /> <br /> Setelah berakhirnya pertempuran dengan Angkatan Darat Mali, MNLA dan Islamis terus menyatukan visi mereka yang saling bertentangan untuk negara baru tersebut.Pada tanggal 27 Juni, Islamis MOJWA bertempur dengan MNLA dalam Pertempuran Gao, melukai sekretaris jenderal MNLA Bilal Ag Acherif dan mengambil alih kota Gao. <br /> <br /> Pada 17 Juli 2012, MNLA kehilangan kontrol atas kota-kota di Mali utara yang saat ini diambil alih Islamis.<br /> <br /> Pada tanggal 11 Januari 2013, Presiden Perancis François Hollande mengatakan bahwa ia telah menyetujui permintaan bantuan dari pemerintah Mali dan "pasukan Perancis telah memberi bantuan kepada Mali"<br /> <br /> <h3> Jaringan Islam Radikal</h3> Ternyata kudeta itu malah menguntungkan kaum Tuareg. Paling tidak pada awalnya. Dalam vakum kekuasaan pasca kudeta, kaum Tuareg membangun aliansi dengan jaringan teror „Al Qaida di Islam Magribi“ (AQIM).<br /> <br /> Tapi kaum Tuareg yang sudah puluhan tahun merasa dilupakan oleh pemerintah Mali di Bamako, kemudian dikhianati oleh AQIM yang gencar meluaskan kekuasaannya sendiri. Kelompok Tuareg akhirnya kehilangan pengaruh.<br /> <br /> Keberhasilam AQIM beserta kelompok mitranya, seperti "Ansar Dine“ membangun pengaruh juga akibat dari lemahnya pemerintahan di kawasan itu. AQIM berhasil menggalang dana lewat perdagangan narkoba dan penculikan.<br /> <br /> "Banyak pemerintah yang bersedia membayar uang tebusan tinggi untuk keselamatan warganya“. Begitu Peter Pham, pakar Afrika Atlantic Council, sebuah think-tank AS. "Dengan strategi itu jaringan teror AQIM berhasil mengumpulkan jutaan dollar”.<br /> <br /> Tewasnya penguasa Libya Muamar al Khadafi juga memperkuat jaringan teror itu. Menyandang perlengkapan tempur, para serdadu bayaran dari kawasan Sahel yang telah lama bekerja untuk Khadaffi terpaksa pulang kampung. Sebagian persenjataan itu di jual kepada kelompok gerilyawan.<br /> <br /> "Sejak pecahnya perang di Libya, persenjataan kelompok teroris Mali bertambah– selain itu banyak bekas serdadu yang mencari pekerjaan,“ demikian pakar studi Islam, Pham. Ia khawatir bahwa pengaruh AQIM akan terus berkembang ke negara-negara tetangga di kawasan itu.<br /> <br /> "Bila terjadi, kita bakal melihat berkembangnya kawasan di mana hukum tidak berlaku", tuturnya. "Penculikan dan perdagangan besar-besaran narkoba akan semakin menjadi."<br /> <br /> <h3> Tanda-tanda negara yang gagal</h3> Mali utara miskin, tidak ada apapun di sana. Begitu dikatakan mantan presiden Mali, Amadou Toumani Touré kepada harian "Le Monde diplomatique": tTk ada jalanan, tak ada rumah sakit, sekolah, maupun sumur dan mata air, tidak ada infrastruktur untuk kehidupan sehari-hari.<br /> <br /> "Orang muda dari kawasan ini tidak punya peluang untuk menikah misalnya, atau untuk hidup berkecukupan, kecuali bila mencuri mobil atau bergabung dengan kelompok penyelundup." Tantangan mereka bertambah berat, karena banyak kelompok Islam radikal seperti AQIM yang menggunakan kawasan ini sebagai persembunyian.<br /> <br /> Pasukan perdamaian yang dikirim PBB akhir 2012, tak bisa berbuat banyak menghadapi masalah yang bertubi-tubi ini. Wakil Komisaris Luar Negeri di parlemen Jerman, Hans-Ulrich Klose (SPD) menilai operasi seperti itu harus didefinisikan secara rinci. "Apakah tujuannya untuk mengusir kaki tangan AQIM dari kawasan itu? Bila ya, mereka akan didesak ke mana?"<br /> <br /> <h3> Militer Terpecah</h3> Perancis selama ini mendukung pemerintah Mali untuk melawan kaum gerilyawan Islamis. Namun tidak jelas bagaimana negara seperti Perancis bisa berpartisipasi dalam tugas yang begitu berbahaya dan rumit.<br /> <br /> Pengalaman di Afghanistan menunjukkan betapa sulitnya melakukan intervensi di suatu kawasan yang menyediakan banyak peluang persembunyian.<br /> <br /> Meski begitu banyak warga Mali yang mengharapkan negara-negara Eropa melibatkan diri. Begitu Charlotte Heyl dari GIGA-Institut. Menurut dia, ini karena rakyat Mali pesimis bahwa militer negaranya bisa menyelesaikan masalah ini.<br /> <br /> "Ada konflik internal dalam tubuh militer Mali, karenanya kesatuan militer tercabik dan terpecah belah“. Begitu tambah Charlotte Heyl, yang juga skeptis menanggapi peningkatan pendidikan anggota militer Mali.<br /> <br /> masquit0 via kaskus.co.id

Mungkin konflik di Mali kurang seberapa dikenal, tapi belakangan saat teror Paris attack ada yang menghubung hubungkan kejadian itu - salah ...